Lampung Selatan | Persoalan kendaraan bermuatan besar yang diduga melebihi kapasitas tonase dan melintas di jalan kabupaten wilayah Candipuro terus menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kerusakan jalan serta menimbulkan keresahan warga yang setiap hari menggunakan akses tersebut.
Menanggapi sorotan publik, Camat Candipuro, Sumiati, menegaskan bahwa pihak kecamatan memiliki keterbatasan kewenangan dalam penindakan langsung.
“Ya itu jalan kabupaten, kalau masalah muatan yang punya wewenang Dinas Perhubungan, kalau masalah jalannya Dinas PU,” ujar Sumiati saat dikonfirmasi awak media.
Ia juga menambahkan bahwa kecamatan sejauh ini hanya dapat memberikan imbauan serta menyampaikan laporan kepada dinas terkait.
“Kami kecamatan hanya bisa buat himbauan karena tidak punya perda, dan sudah buat laporan juga ke dinas terkait,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan kendaraan over tonase serta penanganan kerusakan jalan berada pada instansi teknis yang memiliki kewenangan lebih luas, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum.
Sementara itu, Ormas Kemasyarakatan Relawan RMD menilai persoalan ini tidak boleh berlarut-larut tanpa langkah nyata. Mereka meminta pemerintah daerah dan instansi berwenang segera turun tangan agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran tonase yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Relawan RMD juga menekankan pentingnya tindakan konkret, mulai dari pengawasan, evaluasi, hingga penegakan aturan bagi kendaraan yang terbukti melanggar kapasitas muatan.
Masyarakat berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas administrasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi menjaga infrastruktur jalan, keselamatan pengguna jalan, dan kepentingan umum. Warga meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat agar persoalan ini tidak terus menjadi keluhan tanpa solusi.
(Jefri)
