LEBAK –Banten | Organisasi Jaringan Wartawan Rangkasbitung (JAWARA) secara resmi melayangkan surat terbuka kepada Bupati Lebak, H. Muhammad Hasbi Jayabaya, terkait dugaan sikap kurang etis Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak saat menghadapi konfirmasi wartawan.
Surat tertanggal 24 Februari 2026 tersebut merupakan respons atas beredarnya pemberitaan yang menyebut adanya sikap arogan dan tendensius saat sesi konfirmasi dengan awak media beberapa waktu lalu.
Dalam isi suratnya, JAWARA menegaskan bahwa pejabat publik merupakan pelayan masyarakat yang digaji dari pajak rakyat. Oleh sebab itu, setiap pertanyaan dari wartawan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Jika benar terjadi komunikasi yang kurang beretika, hal tersebut bukan hanya mencederai profesi jurnalis, tetapi juga berpotensi merusak citra Pemerintah Kabupaten Lebak di mata publik,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.
JAWARA menilai, respons yang terkesan frontal justru dapat memicu kecurigaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan proyek pembangunan di Kabupaten Lebak.
Melalui surat terbuka itu, JAWARA meminta Bupati Lebak untuk melakukan evaluasi terhadap etika komunikasi Plt Kadis PUPR, memastikan seluruh OPD mengedepankan transparansi dan keramahan dalam pelayanan informasi publik, serta memberikan klarifikasi yang jelas terkait isu pembangunan yang tengah menjadi sorotan.
Organisasi wartawan tersebut berharap Pemerintah Kabupaten Lebak dapat terus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi dan membangun komunikasi yang sehat dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lebak terkait surat terbuka yang disampaikan JAWARA.
(Tim)
