Lebak -Banten | Di tengah berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, program bantuan sosial (bansos) seharusnya menjadi jaring pengaman utama bagi masyarakat yang paling rentan. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan ironi. mereka yang benar-benar membutuhkan sering kali harus menunggu, sementara yang telah terdaftar justru tersenyum menikmati bantuan, meski tidak selalu layak menerimanya.
"Fenomena ini bukan sekadar anomali kecil, melainkan gambaran persoalan struktural dalam tata kelola kebijakan sosial diwilyah Desa Mekaragung terutama di kampung umbulan Desa Mekaragung kcamatan Cibadak Lebak Banten. Jumat (11/9/26)
.penyaluran bansos Yang diduga tidak tepat sasaran, tetapi representasi dari kegagalan sistem dalam menjangkau mereka yang seharusnya dibantu.
"Masalah utama tampaknya terletak pada fondasi kebijakan itu sendiri: data. Basis data kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan penentuan penerima bantuan masih jauh dari kata akurat. Ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dan data administratif menjadi akar dari berbagai persoalan lanjutan. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan keluarga mampu yang tetap menerima bantuan, sementara keluarga miskin justru tidak terdaftar.
Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya proses verifikasi dan pemutakhiran data. Pendataan yang tidak dilakukan secara berkala menyebabkan informasi menjadi usang dan tidak relevan. Padahal, dinamika sosial ekonomi masyarakat sangat cepat berubah-seseorang yang hari ini mampu bisa saja jatuh miskin esok hari, dan sebaliknya. Tanpa sistem pembaruan data yang responsif, kebijakan bansos akan terus berjalan di atas asumsi yang keliru. Selasa .
Seperti Di wialah kampung Umbulan terlihat ada yang layak seharusnya mendapatkan. Contohnya terlihat jelas.
tapi aneh yang terlihat mampu malah mendapatkan. kepada pihak aparat desa untuk mendata ulang.sinilah persoalan komunikasi kebijakan menjadi krusial. Kebijakan yang baik sekalipun dapat menimbulkan masalah jika tidak dikomunikasikan secara efektif. Masyarakat bukan hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga pemahaman yang jelas mengenai hak dan mekanisme yang berlaku. Kurangnya sosialisasi membuka ruang bagi kesalahpahaman, bahkan kecurigaan terhadap pemerintah.
Padahal, bansos bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen keadilan sosial. Tujuannya bukan hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak. Ketika penyalurannya tidak tepat sasaran, maka esensi keadilan tersebut menjadi hilang.
Oleh karena itu, perbaikan sistem bansos tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan reformasi menyeluruh, dimulai dari integrasi dan validasi data yang lebih akurat, pemanfaatan teknologi digital untuk pemutakhiran data secara real-time, hingga penguatan kapasitas aparatur di tingkat daerah. Selain itu, transparansi harus menjadi prinsip utama, sehingga masyarakat dapat turut mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga perlu didorong. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam mengawal keadilan distribusi.
Pada akhirnya, persoalan bansos adalah persoalan keberpihakan. Apakah negara benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan, atau justru terjebak dalam sistem yang tidak sensitif terhadap realitas sosial? Selama masih ada masyarakat miskin yang terabaikan
Fenomena "yang butuh menunggu, yang terdaftar tersenyum" seharusnya menjadi refleksi bersama. Ini bukan hanya kritik terhadap pemerintah, tetapi juga panggilan untuk memperbaiki sistem secara kolektif. Sebab, keadilan sosial bukan sekadar tujuan, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan secara nyata.
menggapi hal itu aSolihin Selaku kakader Badak Banten perjuangan sebetulnya pihak desa harus tau, mana yang layak menjadi penerima manpaat mana yang tidak, tapi penggeseran desil sangat mempengaruhi pada program bansos itu sendiri, banyak yang tiba-Tiba desilnya berubah dari desil 1 atau 2 menjadi 6 atau 7 atau 8 dan pada akhirnya memotong jatah bansos yang dia biasa terima." ungkapnya Aasolihin
lebih lanjut ASolihin mengatakan harus ada pelaporan Serius dari pihak desa untuk merevisi kembali data pemutahiran data dan di laporkan kembali kedinas sosisal agar desil nya kembali ke asal Jangan menerima laporan di atas meja aja." Tandas aasolihin aasolihin
Berita ini di publikasikan. Belum ada tanggapan dari pihak Desa atau dari pihak manapun kami redaksi media membuka ruang untuk hak tanya jawab.
(Dri/Tim)
