LEBAK – Banten | Rencana kelanjutan revitalisasi Alun-alun Rangkasbitung dengan alokasi anggaran Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2026 mendapat perhatian publik.
Aktivis Voice of Banten, Sudrajat Maslahat, menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran revitalisasi tahap sebelumnya sebesar Rp4,9 miliar.
Menurut Sudrajat, pemanfaatan anggaran tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kawasan alun-alun. Sejumlah hasil pekerjaan bahkan menuai kritik masyarakat dan menjadi perbincangan di media sosial.
Ia menyoroti beberapa fasilitas yang dinilai belum optimal, salah satunya kondisi penutup gorong-gorong di area alun-alun yang terbuka dan berpotensi membahayakan pengunjung. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan audit dan evaluasi sebelum melanjutkan program revitalisasi pada tahap berikutnya.
“Evaluasi penting dilakukan agar anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat dan menjamin keselamatan serta kenyamanan masyarakat,” ujar Sudrajat.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang perlu mendapat perhatian, terutama perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak.
Beberapa ruas jalan yang disebut membutuhkan penanganan serius antara lain Jalan Kalanganyar–Cikapek hingga akses menuju kawasan Baduy yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.
Sudrajat menilai, pengalokasian anggaran Rp1 miliar untuk perbaikan jalan akan memberikan dampak langsung yang lebih luas bagi masyarakat dibandingkan penataan kawasan alun-alun.
Lebih lanjut, ia berharap kepemimpinan daerah dapat lebih menitikberatkan pada kinerja dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, disertai dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka akan memperkuat kepercayaan publik serta mendorong kemajuan daerah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Lebak belum menyampaikan keterangan resmi terkait masukan dan dorongan audit yang disampaikan oleh aktivis Voice of Banten tersebut.
(Dri)
