KOTA BANDUNG | Selama ini masalah jalan protokol di Indonesia menyandang status tingkatan seperti Jalan Nasional dikelola Kementerian PUPR jalan Provinsi dikelola Dinas PU Provinsi jalan Kab atau Kota dikelola Dinas PU Kota Kab jalan Desa dikelola Desa dibantu swadaya masyarakat bersama pengusaha itupun kalau pengusaha nyadar berpartifasi.Namun kenyataan khususnya jalan nasional yang berada di jantung kota atau perbatasan antar kota menghubungkan daerah satu dengan daerahnya selama ini terabaikan perbaikannya. Jadi langkah Gubernur KDM sudah sangat tepat sekali untuk itu saya sangat mengharapkankiranya yth Bapak H Prabowo Subianto memerintahkan Menteri PU bersinergi bekerjasama dengan KDM maupun para Gubernur yang ada di Indonesia untuk melakukan hal yang sama agar jalan jalan nasional vital kedepannya terpelihara dengan elok baik",ujar Prof Dd Sutan Nasomal SH MH menanggapi memberikan stegmennga mana kala dimintakan komentarnya sekitar kiprah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkaitan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk menyerahkan pengelolaan beberapa jalan nasional ke pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
Upaya ini dilakukan untuk memberikan respons cepat pada perbaikan jalan nasional yang rusak, namun lokasinya berada di pusat kota.
KDM, sapaan Dedi Mulyadi, mengatakan tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki jalan dengan klasifikasi jalan nasional meski kerusakannya terlihat jelas di depan mata, bahkan menyebabkan kecelakaan.
Namun, ia tidak tinggal diam dan telah mengusulkan agar beberapa jalan nasional, terutama yang ada di kawasan ibu kota Pemerintahan Daerah Provinsi Jabar serta kabupaten/kota diserahkan pengelolaannnya ke tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
"Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu kan jalan nasional. Nah, pada 2026 ini kami akan rekonstruksi memakai dana APBD Provinsi, nanti akan MoU dengan Kemen PU," ujarnya di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Rencana itu akan menambah beban anggaran bagi Pemda Provinsi Jabar dan kabupaten/kota. Namun, hal itu tidak menjadi beban. Selain jalan di Bandung, KDM pun akan memperbaiki jalan di pantai utara Jabar (Pantura) yang selama ini kurang mendapatkan perbaikan yang semestinya bergelombang dan berlobang disana sini akibat statusnya jalan Nasional yang berada ditanggung jawab Kementerian PUR langkah KDM sangat di dukung penuh Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional yang mana menurut Nya debut KDM ini sudah semestinya diikuti para gubernur bersama sama Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia", ujar Prof Dr Sutan Nasomal menjawab pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak dan onlen di kantornya markas pusat partai oposisi di Jakarta 5/2/2026.Nara Sumber
Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pimpinan Ponpes ASS SAQWA PLUS.
(Tim)
