Lampung Selatan — Ormas Kemasyarakatan Relawan RMD Kabupaten Lampung Selatan meminta aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dugaan penyimpangan program ketahanan pangan berupa bantuan 240 ekor kambing.
Kasus ini disebut telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Namun hingga kini, belum terlihat adanya proses hukum yang transparan, sehingga memunculkan tanda tanya besar publik terhadap pengelolaan program tersebut.07-01-2026
Ormas Kemsyarakatan Relawan RMD menyoroti tidak adanya laporan resmi yang dapat diakses publik mengenai hasil, pengelolaan, maupun keberadaan bantuan kambing di maksud. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Program ketahanan pangan seharusnya memberi dampak nyata bagi warga. Ketika data, laporan, dan hasil program tidak jelas, maka wajar jika publik mempertanyakan,” tegas ucap ketua Ormas Kemasyarakatan Relawan RMD.
Ormas Kemsyarakatan Relawan RMD menegaskan pihaknya tidak dalam posisi menuduh, melainkan mendorong penegakan hukum dan klarifikasi resmi agar tidak terjadi pembiaran terhadap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan ini, Relawan RMD menyatakan akan melaporkan kasus tersebut secara resmi kepada aparat penegak hukum dalam waktu dekat, disertai data dan informasi yang dimiliki, agar kasus ini dapat ditangani secara objektif dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Relawan RMD menilai keterbukaan dan penegakan hukum adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai peruntukannya.
(jefri)
