Pandeglang - Program penyediaan air minum berbasis masyarakat ( PAMSIMAS) senilai Rp 543,5 juta rupiah di desa sukacai kecamatan jiput kabupaten -banten menuai sorotan
Pasalnya para pekerja di lapangan mengaku kepada wartawan bahwa mereka tidak mengetahui upah yang akan mereka terima,sementara ketua kelompok masyarakat ( POKMAS) sulit di temui
Pantauan wartawan di lokasi Sabtu (26-9-2026 ) sejumlah pekerja sedang beristirahat di sebuah bale bambu sederhana,mereka mengaku hanya di suruh bekerja tanpa penjelasan upah harian
" Kami disuruh kerja saja bayaran nanti kata ketua tidak tau berapa perharinya " ujar salah satu pekerja yang enggan disebutkan identitas
Padahal berdasarkan papan informasi proyek dengan nomor kontrak HK0201/AM-POKMAS,PAMSIMAS /BTN/VIII/177/2026 proyek yang di danai APBN kementrian PUPR ini memiliki total anggaran Rp 543,500,000 (BPM Rp 500 juta dengan swadaya Rp 43, 5 juta) dengan waktu pelaksanaan 120 hari "20 Agustus sampai 17 Desember "
Ketua POKMAS desa sukacai hingga berita ini di turunkan belum dapat dikonfirmasi warga menyebut ketua pokmas sibuk nyupir jarang terlihat di lokasi
Padahal dalam petunjuk teknis PAMSIMAS tipe swakelola IV upah harian orang kerja (HOK)wajib transparan sesuai UMP
Samian selaku kepala desa sukacai saat di mintai keterangan nya oleh wartawan pua whatsapp terkait penjelasan tersebut menjelaskan
" Pekerja itu belum mulai hari Selasa mulainya,ada yang sedang menggali WC orang lain dan kebetulan WC berdekatan dengan PAMSIMAS maka di alihkan jarak nya lebih jauh " paparnya
Namun hingga pukul 12 -30 menit waktu WIB wartawan masih menemukan pekerja di lokasi tanpa kehadiran ketua kelompok saat mendatangi kepala desa kekediamannya kades tidak ada,akhirnya memberikan klarifikasi via whatsapp
Media suararakyat 21 com akan terus berupaya mengkonfirmasi pihak SATKER balai penataan bangunan prasarana dan kawasan Banten serta dinas DPUPR terkait lemah nya pengawasan program tersebut (Hasan kacong)
