PANDEGLANG — Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Pandeglang menyampaikan kekecewaan mendalam terkait penyaluran bantuan alat pertanian berupa traktor. Bantuan yang disebut-sebut sebagai aspirasi para anggota dewan ini dinilai belum merata, bahkan banyak kelompok yang sudah mengajukan permohonan sejak lama namun belum juga menerima realisasi. 19/09/2026
Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Pandeglang, Nuryahman, menanggapi keluhan yang berkembang di kalangan masyarakat tani ini dengan serius. Berdasarkan informasi yang diterima, tidak sedikit kelompok tani yang sudah melengkapi persyaratan, mengajukan berkas, dan menunggu lama — namun kenyataannya bantuan tidak kunjung turun. Sebaliknya, beberapa pihak justru terlihat lebih cepat menerima alat tersebut.
"Kami menerima banyak keluhan dari para petani. Mereka sudah berusaha, sudah mengajukan, berkas lengkap — tapi tidak ada kabar. Sementara di tempat lain, bantuan sudah diterima. Jika ini benar-benar aspirasi rakyat, seharusnya yang membutuhkanlah yang didahulukan, bukan yang memiliki kedekatan tertentu," ujar Nuryahman, Jumat (18/9/2026).
Nuryahman menegaskan bahwa setiap bantuan yang bersumber dari anggaran negara harus memiliki kriteria yang jelas, proses yang terbuka, serta daftar penerima yang dapat diketahui publik.
"Jika ini diklaim sebagai aspirasi dewan, maka rakyat berhak tahu: siapa yang mengusulkan, kapan dianggarkan, berapa unit yang disediakan, dan berdasarkan kriteria apa penerima ditetapkan. Jangan sampai ada yang merasa ditinggalkan, apalagi yang berjuang justru tidak diperhatikan."
Ia menambahkan, ketidakjelasan ini memicu kecurigaan di tengah masyarakat. "Semakin tertutup penyalurannya, semakin tumbuh dugaan bahwa ada yang tidak beres. Bantuan untuk petani seharusnya sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan, bukan menjadi milik kelompok tertentu saja."
GPM Pandeglang meminta kepada Dinas terkait maupun para pemangku kepentingan untuk Mempublikasikan daftar lengkap penerima bantuan traktor
Menjelaskan kriteria seleksi dan prioritas secara terbuka, Menindaklanjuti permohonan kelompok tani yang belum terealisasi, dan Memastikan tidak ada pungutan atau syarat di luar ketentuan resmi
"Kami mendukung upaya membantu petani. Tapi bantuan ini bukan hak pribadi, ini milik rakyat. Yang sudah mengajukan tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Segera jelaskan, segera realisasikan. Kesejahteraan petani tidak boleh ditunda-tunda," tegas Nuryahman.
GPM juga berkomitmen untuk terus memantau penyaluran bantuan ini bersama elemen masyarakat lainnya agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyelewengan.
