Singkawang | Pengamat Transportasi Intermoda Kalimantan Barat, dan sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Udara Indonesia (MTUI),Kalimantan Barat,Syarif Usmulyani Alqadrie, AH.PNB., SE., SSIT., menyoroti pentingnya keberadaan kantor perwakilan maskapai penerbangan di wilayah tempat maskapai tersebut beroperasi. Jumat (28/8).
Menurutnya, keberadaan kantor perwakilan sangat penting untuk memberikan akses pengaduan kepada masyarakat apabila terjadi persoalan dalam pelayanan penerbangan.
“Kantor perwakilan maskapai penerbangan semestinya tersedia di wilayah tempat perusahaan penerbangan tersebut beroperasi. Tujuannya sederhana, ketika terjadi komplain atau persoalan penerbangan, masyarakat memiliki kantor atau pihak yang jelas untuk dituju dan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Syarif juga meminta Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Bupati Sambas Satono lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun media terkait Bandara Singkawang.
“Jangan hanya satu sisi pemerintah daerah meminta media ikut mempromosikan Bandara Singkawang, tetapi di sisi lain ketika menyangkut hal-hal yang berpotensi merugikan atau membingungkan penumpang, informasinya justru tidak terbuka.
Termasuk mengenai kesiapan sarana dan prasarana dalam mengoperasikan Bandara Singkawang, masyarakat dan media berhak mendapatkan informasi yang jelas. Bagaimana sebenarnya tingkat kesiapan bandara tersebut? Ini harus disampaikan secara transparan,” ujarnya.
Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
“Kalau media diminta membantu mempromosikan bandara, jangan sampai media hanya diberikan informasi yang baik-baiknya saja, sementara persoalan kesiapan operasional dan risiko yang mungkin dihadapi penumpang tidak dijelaskan secara terbuka. Kalau seperti itu, saya khawatir media justru ditempatkan dalam posisi yang sulit. Jangan sampai ini menjadi semacam ‘perangkap’ bagi media karena ikut mempromosikan sesuatu yang informasi lengkapnya tidak diberikan kepada publik,” tegasnya.
Menurutnya, promosi Bandara Singkawang seharusnya berjalan beriringan dengan transparansi, kesiapan pelayanan, keselamatan penerbangan, serta mekanisme pengaduan yang jelas.
“Masyarakat berhak tahu sebelum mereka membeli tiket dan menggunakan jasa penerbangan. Pemerintah daerah harus terbuka, pihak bandara harus terbuka, dan maskapai juga harus menyediakan akses pengaduan yang jelas. Jangan hanya mengajak masyarakat menggunakan bandara, tetapi ketika muncul persoalan masyarakat tidak tahu harus mengadu kepada siapa,”pungkasnya.
Syarif bahkan menegaskan bahwa promosi tanpa keterbukaan informasi dapat menjadi persoalan serius karena masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah dan pihak terkait.
“Saya tegaskan, jangan sampai pemerintah daerah hanya menjadikan media sebagai alat promosi Bandara Singkawang. Media bukan corong pemerintah. Tugas media adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta, termasuk ketika ada persoalan. Kalau pemerintah meminta media mempromosikan bandara, maka pemerintah juga harus berani membuka seluruh informasi yang menyangkut kesiapan operasional, sarana dan prasarana, pelayanan, keselamatan, hingga mekanisme penanganan pengaduan,” tegasnya.
Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat diminta percaya menggunakan Bandara Singkawang apabila informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan kesiapan operasional tidak disampaikan secara terbuka.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi narasi bahwa Bandara Singkawang bagus, tetapi ketika ada persoalan penumpang justru tidak ada pihak yang jelas untuk ditemui. Ini bukan sekadar masalah promosi, ini menyangkut kepercayaan dan perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara,” ujarnya.
Menurut Syarif, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Bupati Sambas Satono harus berani mempertanggungjawabkan setiap bentuk promosi yang mereka dorong kepada masyarakat, setidaknya dengan memastikan informasi yang diberikan kepada publik benar-benar lengkap dan dapat diverifikasi.
“Kalau berani mengajak masyarakat menggunakan Bandara Singkawang, jangan setengah-setengah. Berani juga menjelaskan ketika ada persoalan. Jangan ketika semuanya berjalan baik pemerintah tampil di depan, tetapi ketika masyarakat mengeluh pemerintah justru mengatakan bukan ranahnya. Pemerintah daerah memang bukan pihak yang menentukan seluruh persoalan teknis penerbangan, tetapi pemerintah tidak boleh kehilangan kepedulian terhadap masyarakatnya,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak hanya percaya pada promosi, tetapi harus kritis terhadap informasi mengenai penerbangan.
Sementara itu, masyarakat harus bertanya: siapa yang bertanggung jawab kalau penerbangan bermasalah? Ke mana harus mengadu? Bagaimana mekanisme refund? Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana? Bagaimana kondisi operasional ketika kabut asap? Semua itu harus jelas sebelum masyarakat membeli tiket.
“Jangan sampai media diminta membantu menjual citra Bandara Singkawang, sementara ketika muncul masalah masyarakat dan media justru mencari-cari sendiri informasi yang seharusnya dibuka oleh pemerintah dan pihak pengelola. Kalau pola seperti ini terus terjadi, jangan salahkan masyarakat kalau kemudian mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi pengguna jasa Bandara Singkawang,” tutupnya.
( AA / Tim )
