Sambas Kalimantan Barat| Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sambas dalam beberapa hari terakhir memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Namun hasil penelusuran lapangan menunjukkan bahwa stok BBM di sejumlah SPBU tetap berada dalam kondisi normal, Sabtu (14/3/2026).
Pantauan di berbagai titik SPBU memperlihatkan antrean kendaraan roda dua dan roda empat yang mengular sejak pagi hingga siang hari. Kondisi tersebut terpantau di beberapa SPBU, di antaranya SPBU Sungai Rusa Kecamatan Selakau, SPBU Sebangkau dan SPBU Kampung Minyak Kecamatan Pemangkat, SPBU Semparuk, SPBU Makrampai Kecamatan Tebas, SPBU Sungai Pinang dan SPBU Lumbang Kecamatan Sambas, hingga SPBU Dungun Laut di Kecamatan Jawai Selatan serta SPBU Tanah Hitam Kecamatan Paloh.
Meski antrean terlihat panjang, distribusi BBM di SPBU tersebut tetap berjalan sesuai kuota yang diterima masing-masing lembaga penyalur.
Di SPBU Semparuk misalnya, petugas setempat menyebutkan bahwa pasokan Pertalite yang masuk tetap berada pada kisaran sekitar 16 ribu liter setiap kali pengisian tangki.
BBM tersebut kemudian habis tersalurkan kepada masyarakat dalam waktu sekitar tujuh jam sejak layanan pengisian dimulai pada pagi hari. Ini karena ada isu BBM langka.
Lonjakan pembelian yang terjadi dalam waktu bersamaan membuat stok yang tersedia lebih cepat habis dari biasanya.
Ketua DPC GWI Kabupaten Sambas, Radiman Lah, mengatakan hasil pemantauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa antrean panjang yang terjadi lebih disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat secara bersamaan setelah beredarnya isu kelangkaan BBM.
“Menurut hasil investigasi kami di lapangan, stok BBM jenis Pertalite aman dan terkendali,” ujar Radiman.
Ia menjelaskan, sebagian besar kendaraan yang mengantre merupakan pengguna kendaraan pribadi yang khawatir tidak mendapatkan BBM setelah mendengar kabar mengenai kemungkinan kelangkaan.
Situasi tersebut membuat banyak warga memilih mengisi bahan bakar lebih awal dari biasanya sehingga memicu lonjakan pembelian dalam waktu yang hampir bersamaan.
“Dalam kondisi seperti ini biasanya terjadi peningkatan permintaan yang signifikan karena masyarakat khawatir tidak kebagian BBM,” katanya.
Radiman menegaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang ditemukan langsung di lapangan.
“Saya mengatakan hal-hal seperti ini bukan dalam rangka untuk membela pihak SPBU, tapi saya bicara sesuai fakta yang kita lihat dan temukan di lapangan. Itulah poin pentingnya,” tegasnya.
Dalam pemantauan yang dilakukan, sebagian besar kendaraan yang mengisi BBM merupakan kendaraan operasional masyarakat sehari-hari. Tidak terlihat adanya pola pembelian dalam jumlah besar yang mengarah pada praktik penimbunan BBM.
Radiman juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bupati Sambas yang melakukan inspeksi mendadak ke salah satu SPBU di wilayah kota Sambas untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga distribusi BBM agar tetap tepat sasaran.
Dalam sidak tersebut, Bupati Sambas mengingatkan pihak pengelola SPBU agar tidak bermain-main dengan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga meminta pihak manajemen PT Pertamina Patra Niaga wilayah Kalimantan Barat untuk tetap menjaga komitmen terhadap kuota distribusi BBM bagi Kabupaten Sambas.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa kuota BBM untuk masyarakat tidak boleh dikurangi sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Sementara itu, kondisi berbeda justru terlihat di wilayah tetangga Kabupaten Sambas, yakni Singkawang. Aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di kota tersebut berlangsung relatif normal tanpa lonjakan antrean kendaraan seperti yang terjadi di beberapa wilayah Sambas.
Perbedaan kondisi tersebut memperlihatkan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Sambas lebih dipicu oleh lonjakan permintaan masyarakat dalam waktu bersamaan setelah beredarnya isu kelangkaan BBM.
Karena itu, masyarakat diimbau tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan agar distribusi bahan bakar di tingkat SPBU dapat berjalan normal dan merata.
Distribusi BBM sendiri berada dalam pengawasan lembaga regulator energi nasional, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, bersama operator distribusi BBM.
Dengan pengawasan tersebut, penyaluran BBM bersubsidi diharapkan tetap tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
(Syarif nasrun)
