Bogor | (25/3/2026) Di negeri yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, kritik seharusnya dijawab dengan argumen. Data dilawan dengan data. Fakta ditanggapi dengan klarifikasi. Tapi yang terjadi di Kabupaten Bogor justru seperti panggung sandiwara murahan, ketika suara yang terlalu nyaring dianggap ancaman, lalu dibungkam bukan dengan logika, melainkan dengan lumpur.
Rizwan Riswanto, Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), memilih jalan yang tidak populer: menjadi oposisi yang benar-benar oposisi. Bukan yang sekadar mengkritik di depan, lalu bersalaman di belakang. Ia datang dengan data, menguliti persoalan, dan menyorot hal-hal yang selama ini mungkin lebih nyaman dibiarkan gelap.
Dari polemik di DPRD, laporan LHKPN pejabat, hingga sorotan terhadap kepala dinas dan bupati, semuanya disentuh tanpa tedeng aling-aling. Tapi seperti hukum tak tertulis di banyak daerah: semakin dekat kritik pada inti kekuasaan, semakin keras pula upaya untuk mematikannya.
Sayangnya, yang muncul bukan bantahan berbasis data. Bukan klarifikasi terbuka. Yang muncul justru pola lama yang terlalu sering dipakai hingga terasa basi: serang orangnya, bukan argumennya.
Tiba-tiba, isu narkoba disematkan. Tuduhan berat yang dilempar begitu saja ke ruang publik, seolah publik tidak punya akal untuk membedakan mana fakta, mana fabrikasi. Ini bukan lagi debat. Ini sudah masuk wilayah pembunuhan karakter.
Pertanyaannya sederhana: jika tuduhan itu benar, mengapa tidak diproses secara hukum? Jika tidak, lalu siapa yang bermain di balik narasi ini?
Di sinilah publik perlu jujur melihat: buzzer tidak pernah lahir dari ruang kosong. Mereka tidak bergerak tanpa komando. Tidak bekerja tanpa kepentingan. Ada tangan yang menggerakkan, ada dana yang mengalir, ada tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan itu sering kali satu: mengaburkan substansi.
Ketika isu “rekening gendut”, dugaan mark-up anggaran, dan berbagai kritik KBB mulai mengemuka, arah pembicaraan tiba-tiba diputar. Fokus dialihkan. Sorotan dipindahkan. Yang semula soal kebijakan, berubah jadi soal pribadi. Ini bukan kebetulan. Ini pola.
Lebih ironis lagi, jika benar ada energi dan sumber daya untuk menggerakkan buzzer, mengapa energi itu tidak dipakai untuk menjawab kritik secara terbuka? Mengapa lebih memilih gelap daripada terang?
Apakah karena menjawab berarti membuka sesuatu yang selama ini disembunyikan? Atau karena lebih mudah merusak reputasi satu orang daripada memperbaiki sistem yang bermasalah?
Rizwan sendiri tampak tidak terkejut. Seolah ini bukan serangan pertama, melainkan bab berikutnya dari skenario yang sudah ia baca sejak awal. “Sudah sesuai dugaan,” katanya santai.
Kalimat sederhana itu justru mengandung pesan keras: bahwa pola ini bukan insiden, melainkan kebiasaan. Bahwa serangan seperti ini bukan spontanitas, melainkan strategi.
Jika benar demikian, maka yang sedang kita hadapi bukan sekadar konflik antara aktivis dan kekuasaan. Ini adalah ujian bagi demokrasi itu sendiri.
Apakah kritik masih punya ruang? Ataukah hanya akan ditoleransi selama tidak menyentuh saraf kekuasaan?
Kabupaten Bogor hari ini seperti rumah besar yang retaknya mulai terlihat. Alih-alih memperbaiki retakan, sebagian orang justru sibuk menutup mata penghuni lain agar tidak melihatnya. Padahal retakan tidak akan hilang hanya karena diabaikan. Ia akan membesar. Pelan, tapi pasti. Dan ketika akhirnya runtuh, yang tertimpa bukan hanya satu orang. Tapi semua yang ada di dalamnya.
Jika kritik terus dibalas dengan fitnah, maka yang sedang kita pelihara bukan demokrasi, melainkan ketakutan yang dibungkus rapi. Dan sejarah punya kebiasaan buruk bagi para penikmat kekuasaan: ia selalu mencatat, siapa yang berani bicara… dan siapa yang memilih bersembunyi di balik kebisingan.
(Tim/Red)
