Dugaan Pungli 25% Menyelimuti Proyek OPLAH Desa Pasir Sedang, Wakil Ketua PPWI Pandeglang Jadwalkan Audiensi dengan Dinas Pertanian
PANDEGLANG – Suasana memprihatinkan kini menyelimuti pelaksanaan program Optimasi Lahan Pertanian Non Rawa (OPLAH) yang bersumber dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi, di Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah dugaan kuat praktik pungutan liar (pungli) terungkap di lapangan, di mana para penerima program secara terbuka mengakui adanya pemotongan anggaran sebesar 25 persen oleh pihak dinas terkait.
Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, program yang dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas lahan petani ini justru menyisakan persoalan serius. Sejumlah Ketua Kelompok Tani (Poktan) yang menjadi pelaksana kegiatan mengaku bahwa dana yang mereka terima tidak diserahkan secara utuh, melainkan langsung dipotong seperempat bagiannya dengan alasan yang belum jelas dan dianggap sudah menjadi kesepakatan di awal.
Merespons maraknya laporan serta temuan mengejutkan di lapangan tersebut, Hasan Subandi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Pandeglang, menegaskan sikap tegas pihaknya. Ia memastikan akan segera melakukan audiensi resmi bersama pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang guna membahas kasus ini secara mendalam.
"Audiensi ini kami jadwalkan segera untuk menelusuri fakta yang sebenarnya, meminta klarifikasi resmi, serta menuntut penjelasan terkait indikasi pemotongan anggaran yang memberatkan pelaksana di lapangan," ujar Hasan Subandi.
Langkah ini diambil demi menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara, memastikan pelaksanaan program berjalan transparan sesuai aturan, serta menjaga agar hak dan kepentingan masyarakat petani tidak dirugikan. PPWI Pandeglang berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga mendapatkan kejelasan dan penyelesaian yang memuaskan semua pihak. (tim/red)
